Cakupan Imunisasi Balita 2026: DIY Teratas
DI Yogyakarta memimpin cakupan imunisasi balita 2026 dengan 99,42 persen. Secara nasional, 93 persen balita tercatat pernah menerima imunisasi.
DI Yogyakarta mencatat cakupan imunisasi balita tertinggi di Indonesia pada 2026, dengan 99,42 persen anak berusia 0–59 bulan tercatat pernah mendapat imunisasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara nasional angkanya mencapai 93 persen, sementara 7 persen balita tercatat belum pernah menerima imunisasi.
Angka tersebut memberi gambaran tentang riwayat pemberian imunisasi pada balita di tiap provinsi. Namun, capaian antarwilayah tidak seragam. Dari sepuluh provinsi dengan persentase tertinggi, seluruhnya berada di atas 96 persen.
Setelah DI Yogyakarta, Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan cakupan 98,46 persen. Nusa Tenggara Timur berada tepat di bawahnya, yakni 98,45 persen. Selisih kedua provinsi itu hanya 0,01 poin persentase.
Daftar 10 provinsi dengan cakupan tertinggi
Bali berada di posisi berikutnya dengan cakupan 98,36 persen. Sulawesi Utara mencatat 97,97 persen, disusul Nusa Tenggara Barat dengan 97,57 persen. Sementara itu, DKI Jakarta berada di angka 97,21 persen.
Empat provinsi lain yang melengkapi daftar adalah Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan, bersama tujuh wilayah yang telah disebutkan. Rinciannya, Gorontalo mencatat 97,07 persen, Kalimantan Utara 96,89 persen, dan Papua Selatan 96,84 persen.
- DI Yogyakarta: 99,42 persen
- Jawa Tengah: 98,46 persen
- Nusa Tenggara Timur: 98,45 persen
- Bali: 98,36 persen
- Sulawesi Utara: 97,97 persen
- Nusa Tenggara Barat: 97,57 persen
- DKI Jakarta: 97,21 persen
- Gorontalo: 97,07 persen
- Kalimantan Utara: 96,89 persen
- Papua Selatan: 96,84 persen
Rentang nilai di dalam kelompok sepuluh besar terbilang rapat. Perbedaan antara posisi pertama dan kesepuluh sebesar 2,58 poin persentase. Meski begitu, peringkat tersebut hanya menunjukkan perbandingan angka cakupan dalam data yang disajikan, bukan ukuran tunggal untuk menilai seluruh kondisi layanan kesehatan di suatu provinsi.
Angka cakupan dan pemerataan layanan kesehatan
BPS mencatat 93 persen penduduk Indonesia berumur 0–59 bulan pernah mendapatkan imunisasi pada 2026. Dengan demikian, masih ada 7 persen balita yang tercatat belum pernah diimunisasi. Angka nasional ini menjadi pengingat bahwa capaian tinggi di sejumlah provinsi belum otomatis menggambarkan kondisi yang sama di semua wilayah.
Data tersebut juga perlu dibaca sesuai indikatornya: balita yang pernah mendapat imunisasi. Informasi ini tidak dengan sendirinya menjelaskan jenis vaksin yang diterima, jumlah dosis, atau apakah seorang anak telah menyelesaikan seluruh rangkaian imunisasi yang dianjurkan. Karena itu, persentase cakupan tidak tepat dipahami sebagai gambaran lengkap status imunisasi setiap anak.
Perbedaan capaian antarprovinsi dapat berkaitan dengan akses ke fasilitas kesehatan, ketersediaan layanan, serta partisipasi masyarakat dalam membawa anak untuk mendapatkan imunisasi. Faktor-faktor itu disebut sebagai sejumlah hal yang dapat memengaruhi variasi cakupan. Data yang tersedia tidak merinci seberapa besar kontribusi masing-masing faktor di tiap daerah.
Tingginya angka di sepuluh provinsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar balita di wilayah-wilayah itu memiliki riwayat pemberian imunisasi. Di sisi lain, masih ada ruang untuk memperluas jangkauan layanan agar anak yang belum pernah diimunisasi tidak tertinggal, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses.
Memahami capaian imunisasi pada 2026
Imunisasi merupakan upaya untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Pemberian sejak usia dini membantu membentuk kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyebaran penyakit di masyarakat. Karena manfaat itu, cakupan yang tinggi penting, tetapi pemerataan layanan tetap menjadi perhatian.
Peringkat provinsi dapat menjadi salah satu cara melihat perbedaan capaian, bukan akhir dari upaya kesehatan. Angka DI Yogyakarta yang mendekati 100 persen menunjukkan cakupan sangat tinggi menurut indikator BPS, sedangkan angka nasional memperlihatkan masih terdapat kelompok balita yang belum pernah menerima imunisasi.
Informasi ini bersumber dari data BPS dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026. Ke depan, pemantauan tidak hanya perlu memperhatikan persentase agregat, tetapi juga memastikan layanan dapat dijangkau keluarga di berbagai wilayah. Dengan begitu, capaian nasional dapat bergerak seiring dengan perlindungan yang lebih merata bagi balita.
