Biaya Pakan Melonjak, Peternak Telur Terancam Tutup
Peternak ayam petelur mengeluhkan kenaikan harga jagung dan bungkil kedelai, sementara harga telur di kandang jauh di bawah HAP. Mereka meminta pemerintah dan DPR mencari solusi agar usaha tidak terpaksa tutup.
Peternak ayam petelur menghadapi tekanan ganda: harga pakan terus naik, sementara harga telur di tingkat kandang justru turun. Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), Pinsar Petelur Nasional (PPN) memperingatkan usaha peternakan rakyat terancam berhenti berproduksi jika kondisi itu berlarut-larut.
Perwakilan PPN, Suardi, mengatakan pakan menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi. Jagung menyumbang sekitar 50 persen dari beban produksi peternak, sedangkan bungkil kedelai mencapai 25 persen. Karena itu, kenaikan harga kedua bahan tersebut langsung menekan biaya operasional peternakan.
Di sisi lain, nilai jual telur yang diterima peternak belum sebanding dengan ongkos yang harus mereka keluarkan. Suardi menyebut harga telur di kandang selama berbulan-bulan berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Harga bungkil kedelai naik hingga hampir Rp 10.000
Menurut Suardi, harga normal bungkil kedelai berada di kisaran Rp 7.200 hingga Rp 7.500 per kilogram. Namun, saat ini peternak yang membeli bahan tersebut dari BUMN yang mendapat tugas mengimpor dan menjual pakan harus membayar sekitar Rp 9.900 sampai Rp 10.000 per kilogram.
“Harga bungkil kedelai itu Rp 7.200 sampai Rp 7.500. Tapi hari ini kita bicara bungkil kedelai itu harganya Rp 9.900 sampai Rp 10.000. Sebuah lonjakan yang cukup tinggi,” kata Suardi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IV DPR RI.
Ia membandingkan harga tersebut dengan perkiraan biaya bungkil kedelai yang didatangkan dari Argentina atau Brasil. Dengan memperhitungkan kenaikan harga di pasar internasional, bahan itu diperkirakan tiba di Indonesia pada November dengan harga Rp 8.500 hingga Rp 8.600 per kilogram. Harga tersebut masih lebih rendah daripada harga yang disebut peternak saat membeli dari BUMN.
Perbandingan itu menjadi salah satu keluhan yang dibawa PPN ke DPR. Bagi peternak, selisih harga bahan pakan berdampak langsung pada pengeluaran produksi, terutama karena bungkil kedelai mengambil porsi besar dalam komposisi biaya.
Pasokan jagung terbatas, harga telur di kandang melemah
Tekanan biaya tidak hanya datang dari bungkil kedelai. Peternak juga mengeluhkan kenaikan harga jagung dan katul. Untuk jagung, Suardi mengatakan harga yang diterima peternak rata-rata sudah hampir Rp 8.000 per kilogram, sementara ketersediaan pasokannya di pasar dinilai terbatas.
Dengan kondisi tersebut, perhitungan peternak menempatkan harga komposisi pakan di angka Rp 8.155. Angka ini menggambarkan beratnya biaya yang harus ditanggung ketika bahan baku utama naik, sementara hasil penjualan telur tidak memberikan ruang yang cukup untuk menutup pengeluaran.
Suardi menyatakan harga telur setelah April hingga saat rapat berlangsung masih jauh di bawah HAP. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan harga pembelian di kandang sebesar Rp 26.500 per kilogram. Namun, harga yang diterima peternak rata-rata hanya Rp 19.200 hingga Rp 20.000 per kilogram.
Bahkan, harga telur sempat menyentuh Rp 17.100 per kilogram pada Juni. Suardi menyebut angka itu sebagai titik terendah yang dialami peternak. Di Blitar, harga yang diterima peternak saat itu disebut berada di kisaran Rp 19.000 per kilogram, sedangkan harga saat rapat berlangsung sekitar Rp 20.000.
Peternak meminta perhatian pemerintah dan DPR
Jarak antara harga acuan dan harga di kandang membuat peternak mengaku terus menanggung kerugian. Suardi menyebut selama enam bulan mereka merugi sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000. Dalam keadaan pakan mahal dan harga jual telur rendah, keberlanjutan usaha peternakan rakyat pun menjadi taruhan.
“Hari ini (harga telur) Rp 20.000 (per kilogram), di Blitar malah sudah Rp 19.000. Bulan Juni kemarin titik nadir harga telur di kandang Rp 17.100. Selama 6 bulan, kami merugi Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Itu adalah kondisi kami,” tutur Suardi.
PPN berharap Komisi IV DPR RI memberi perhatian dan pemerintah membantu mencari jalan keluar. Tanpa penanganan atas tekanan harga pakan dan rendahnya harga telur di tingkat peternak, mereka khawatir usaha yang dijalankan tidak mampu bertahan dan terpaksa ditutup.
Keluhan yang disampaikan dalam rapat tersebut memperlihatkan dua persoalan yang saling terkait: biaya produksi yang membengkak dan harga jual yang belum mengikuti acuan. Bagi peternak, kepastian pasokan bahan pakan dengan harga yang terjangkau serta upaya memperbaiki kondisi harga telur menjadi hal penting agar kegiatan produksi dapat terus berjalan.
