Upah Buruh Bangladesh Memanas, 30 Pabrik Garmen Tutup

Pemerintah Bangladesh akan membentuk dewan pengupahan pada Minggu (1/11/2026) untuk meninjau gaji pekerja industri garmen. Kebijakan itu menyusul gelombang demonstrasi yang membuat sekitar 30 pabrik di Ashulia menghentikan operasi dan berujung bentrokan antara buruh dan polisi.

Para pekerja menuntut upah minimum bulanan dinaikkan menjadi 30.000 taka atau sekitar US$245. Jumlah tersebut setara kenaikan 140 persen dari upah minimum saat ini, yakni 12.500 taka. Menurut para buruh, lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup membuat penghasilan mereka semakin sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tuntutan upah dan aksi di kawasan industri

Dilansir Reuters, buruh menyebut kenaikan biaya tempat tinggal, transportasi, serta layanan kesehatan turut menggerus daya beli. Mereka menilai penyesuaian upah diperlukan untuk menghadapi tekanan tersebut. Tuntutan itu kemudian berkembang menjadi demonstrasi di sejumlah kawasan industri.

Pada Sabtu, sekitar 30 pabrik garmen di Ashulia—salah satu pusat manufaktur utama di pinggiran Dhaka—meliburkan kegiatan operasional. Kepala Kepolisian Industri Ashulia Mohammad Mominul Islam Bhuiyan menyampaikan informasi tersebut. Penutupan itu terjadi ketika aksi buruh berlangsung dan mengganggu aktivitas di kawasan tersebut.

Di Dhaka, ratusan pekerja memblokir sebuah persimpangan utama. Demonstrasi di kawasan industri lain juga mengganggu lalu lintas dan kegiatan pabrik. Situasi paling tegang terjadi di Ashulia, ketika buruh dan polisi terlibat bentrokan.

Sejumlah orang, termasuk petugas kepolisian, dilaporkan terluka dalam insiden itu. Aparat menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa. Rangkaian aksi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah dan pelaku industri yang harus menghadapi tuntutan upah sekaligus menjaga kegiatan produksi.

Pemerintah siapkan dewan pengupahan

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh Ariful Haque Chowdhury mengatakan pemerintah akan meresmikan pembentukan dewan pengupahan setelah berdiskusi dengan perwakilan serikat pekerja dan pelaku industri. Dewan itu akan meninjau kembali struktur gaji di sektor garmen.

Pemerintah berharap pembahasan tersebut dapat meredakan ketegangan. Chowdhury juga meminta pekerja kembali beraktivitas. Menurut dia, keputusan untuk meninjau struktur pengupahan telah menjawab tuntutan utama buruh.

Namun, pembentukan dewan belum berarti tuntutan kenaikan upah telah disepakati. Pemerintah masih perlu mempertemukan kepentingan pekerja dan perusahaan dalam pembahasan yang akan dilakukan. Besaran upah minimum baru juga belum ditetapkan dalam informasi yang disampaikan.

Chowdhury mengingatkan, penghentian operasi yang berkepanjangan dapat menghambat proses produksi dan pengiriman barang ekspor. Jika pengiriman tertunda, pembayaran dari pembeli internasional juga berisiko terlambat. Dampaknya dapat dirasakan perusahaan maupun pekerja, yang bergantung pada kelancaran kegiatan industri.

Industri garmen jadi penopang ekspor Bangladesh

Perselisihan upah ini menjadi perhatian karena industri garmen merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bangladesh. Sektor tersebut mempekerjakan sekitar 4 juta orang dan menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor negara itu. Produk pakaian dari Bangladesh dipasok ke sejumlah merek fesyen ternama di negara-negara Barat.

Industri pakaian jadi Bangladesh merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor ini berkontribusi sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Besarnya peran tersebut membuat gangguan produksi berpotensi berpengaruh terhadap pekerja, perusahaan, dan kegiatan ekspor.

Di sisi lain, produsen mengaku menghadapi tekanan biaya yang semakin besar. Kenaikan ongkos produksi berlangsung bersamaan dengan gangguan pasokan gas dan listrik yang terjadi secara berkala. Ketidakpastian pasar energi akibat ketegangan di Timur Tengah juga menjadi tantangan bagi industri.

Persoalan upah pun berlangsung di tengah situasi usaha yang tidak ringan. Pemerintah perlu menimbang tuntutan pekerja yang menghadapi kenaikan biaya hidup dan kondisi perusahaan yang dibebani ongkos produksi serta pasokan energi. Hasil pembahasan dewan pengupahan akan menjadi penentu langkah berikutnya bagi sektor yang sangat penting bagi ekspor Bangladesh itu.

Negosiasi menentukan kelanjutan produksi

Dalam waktu dekat, perhatian tertuju pada pembicaraan pemerintah dengan serikat pekerja dan pelaku industri. Kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak diharapkan meredakan aksi sekaligus memberi kejelasan mengenai struktur upah. Tanpa penyelesaian, penghentian pabrik dan gangguan pengiriman berisiko terus membayangi kegiatan produksi.

Bagi jutaan pekerja, pembahasan tersebut menyangkut kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Bagi industri, kelancaran produksi berkaitan dengan pengiriman kepada pembeli luar negeri dan pembayaran ekspor. Karena itu, keputusan mengenai upah tidak hanya akan menentukan penghasilan buruh, tetapi juga menjadi ujian bagi keberlangsungan sektor garmen Bangladesh.